Kumbanews.com – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berada di tepi krisis keuangan paling serius dalam satu dekade terakhir. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan, kas operasional organisasi dunia itu berpotensi habis pada Juli 2026 jika negara-negara anggota terus menunggak iuran wajib.
Peringatan tersebut disampaikan Guterres melalui surat resmi kepada seluruh negara anggota pada Jumat, 30 Januari 2026. Dalam surat itu, Guterres menyoroti kebuntuan kronis sistem pendanaan PBB yang kian rapuh di tengah meningkatnya beban global dan ketegangan geopolitik.
Masalah utama, menurut Guterres, adalah kegagalan sejumlah negara anggota memenuhi kewajiban finansial secara penuh dan tepat waktu. Akibatnya, PBB terpaksa memberlakukan pembekuan perekrutan, memangkas anggaran lintas sektor, hingga mengurangi sekitar 20 persen tenaga kemanusiaan.
“Entah negara-negara anggota membayar iuran mereka secara penuh dan tepat waktu, atau kita harus merombak secara mendasar aturan keuangan untuk mencegah keruntuhan finansial yang segera,” tulis Guterres. Ia menegaskan, kondisi keuangan PBB saat ini “tidak berkelanjutan” dan menempatkan organisasi dalam risiko struktural jangka panjang.
Data keuangan menunjukkan ironi serius. Meski lebih dari 150 negara telah melunasi kewajiban, PBB menutup tahun 2025 dengan tunggakan iuran mencapai 1,6 miliar dolar AS lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Tekanan likuiditas semakin berat karena PBB juga diwajibkan mengembalikan dana yang tidak terpakai kepada negara anggota.
“Kami terjebak dalam siklus Kafkaesque; diminta mengembalikan uang tunai yang sebenarnya tidak ada,” tulis Guterres dengan nada frustrasi.
Krisis finansial ini berlangsung bersamaan dengan kebuntuan politik di Dewan Keamanan PBB. Perseteruan antara Amerika Serikat, Rusia, dan China, tiga anggota tetap dengan hak veto membuat lembaga pengambil keputusan tertinggi itu kian lumpuh.
Situasi diperparah oleh kebijakan pemerintahan Presiden AS Donald Trump yang memangkas pendanaan sejumlah badan PBB serta menunda pembayaran kontribusi wajib. Trump bahkan meluncurkan Dewan Perdamaian sebagai forum alternatif, yang oleh pengkritik dinilai sebagai upaya menyaingi PBB di panggung global.
Di tengah pemangkasan bantuan kemanusiaan dan pembangunan global, Guterres menilai krisis PBB bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan cermin rapuhnya komitmen kolektif dunia terhadap multilateralisme.
