Kumbanews.com – Wacana penerapan sistem “War Ticket” haji menuai polemik di tengah masyarakat. Namun, Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan kebijakan tersebut belum akan diterapkan dalam waktu dekat.
Menurut Dahnil, War Ticket masih sebatas gagasan yang tengah dikaji sebagai bagian dari transformasi sistem perhajian nasional.
“Ini bukan kebijakan tahun ini. Itu masih wacana yang sedang kami formulasikan,” ujar Dahnil.
Ia menjelaskan, ide tersebut muncul sebagai upaya mencari solusi atas panjangnya antrean haji di Indonesia yang saat ini rata-rata mencapai lebih dari dua dekade.
Cari Solusi Pangkas Antrean Haji
Pemerintah tengah mengkaji berbagai skema untuk mempercepat masa tunggu keberangkatan jemaah. Salah satu yang dipertimbangkan adalah sistem pembelian tiket langsung atau War Ticket.
Meski demikian, Dahnil menekankan bahwa kebijakan tersebut harus dirancang secara hati-hati agar tidak merugikan jemaah yang telah lama mengantre.
“Kami ingin mencari formulasi yang tepat supaya antrean bisa dipersingkat, bahkan kalau bisa dihilangkan, tanpa merugikan yang sudah mendaftar,” jelasnya.
Pro dan Kontra di Masyarakat
Wacana ini memicu beragam reaksi, terutama di media sosial. Sebagian pihak khawatir sistem War Ticket akan menyulitkan masyarakat di daerah dengan keterbatasan akses teknologi.
Selain itu, muncul kekhawatiran terkait potensi praktik percaloan serta ketidakadilan bagi calon jemaah yang telah menunggu puluhan tahun.
Di sisi lain, ada pula yang menilai sistem ini bisa menjadi solusi, terutama bagi jemaah lanjut usia agar dapat berangkat lebih cepat.
Pendukung wacana tersebut juga menilai War Ticket sejalan dengan prinsip istithaah atau kemampuan dalam berhaji, baik secara fisik, mental, maupun finansial.
Masih Tahap Awal Kajian
Dahnil kembali menegaskan bahwa pembahasan terkait War Ticket masih berada pada tahap awal dan belum menjadi kebijakan resmi pemerintah.
“Kami masih dalam tahap merumuskan. Ini belum dibahas secara mendalam,” tegasnya.
Pemerintah memastikan setiap kebijakan yang diambil nantinya akan mempertimbangkan aspek keadilan, aksesibilitas, serta kepastian hukum bagi seluruh calon jemaah haji di Indonesia.
