Kumbanews.com – AKP H. Alwi, S.Pd., M.Si., Kasatlantas Polres Soppeng, tercatat memiliki total harta Rp 1,323 miliar menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2024 yang dilaporkan ke KPK pada 30 Januari 2025.
Rinciannya mencakup tanah dan bangunan seluas 660 m² dan 166 m² di Kabupaten Sidrap senilai Rp 1 miliar, mobil Toyota Rush tahun 2021 hasil sendiri senilai Rp 200 juta, serta sepeda motor Honda PCX tahun 2019 senilai Rp 13 juta. Harta bergerak lain tercatat Rp 10,9 juta, dan kas serta setara kas mencapai Rp 100 juta.
AKP Alwi menempuh karier panjang di kepolisian Sulawesi Selatan. Ia pernah menjabat Kanit Regident di Polres Luwu, Polres Palopo, dan Polres Soppeng. Pada Maret 2024, ia menjadi Kapolsek Maritengngae Polres Sidrap sebelum kembali ke Soppeng menjabat Kasatlantas sejak Desember 2024. Perpindahan antarpolres dan kenaikan jabatan tentu menambah tunjangan dan penghasilan, namun akumulasi harta tetap menjadi sorotan publik.
Keluarga AKP Alwi juga menjadi sorotan. Semua anaknya menjadi anggota polisi, dua di antaranya laki-laki yang lolos seleksi tanpa biaya khusus. Publik menilai pola keluarga dan jaringan internal ini menambah pertanyaan terkait akumulasi harta yang signifikan di kalangan pejabat menengah kepolisian.
Seorang AKP menerima gaji pokok Rp 6,7-7,5 juta/bulan, tunjangan jabatan Rp 3-5 juta/bulan, tunjangan operasional Rp 1-2 juta/bulan, dan tunjangan keluarga Rp 500 ribu-1 juta/bulan per anak. Jika dihitung kasar, total penghasilan kotor seorang AKP selama 15-20 tahun karier mencapai sekitar Rp 1,5-2 miliar.
Artinya, harta Rp 1,323 miliar yang dimiliki AKP Alwi mendekati total penghasilan kariernya, tanpa memperhitungkan biaya hidup, cicilan, atau pendidikan anak. Hal ini memicu pertanyaan publik: bagaimana seorang perwira menengah bisa mengumpulkan aset sebesar itu dari gaji resmi saja?
Beberapa pengamat menilai AKP Alwi termasuk salah satu Kasatlantas di Sulawesi Selatan dengan harta signifikan dibanding jabatan sejenis, sehingga wajar menjadi perhatian publik.
Ketika diminta menjelaskan LHKPN 2024, AKP Alwi mengatakan laporan tersebut belum diminta oleh pimpinan. Saat ditanya berapa total harta kekayaannya, ia menjawab bahwa semua data belum diinput dan belum dihitung secara menyeluruh, menambahkan bahwa anak-anaknya lolos seleksi tanpa biaya khusus. Saat ditanya lebih lanjut, ia kemudian buru-buru menutup telepon dengan alasan sedang mengantar istri.
Sorotan publik terhadap harta AKP Alwi menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pejabat kepolisian. Masyarakat berhak menilai kesesuaian antara jabatan, penghasilan, dan akumulasi kekayaan, terutama bagi pejabat yang mengelola keamanan dan ketertiban publik. Kasatlantas Soppeng menjadi contoh nyata perlunya keterbukaan dan pengawasan internal di institusi kepolisian.
Redaksi Kumbanews.com
