Kumbanews.com – Mayoritas publik Indonesia secara tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Survei Litbang Kompas terbaru menunjukkan, 77,3 persen warga menghendaki pilkada tetap dipilih langsung oleh rakyat, sementara hanya 5,6 persen yang mendukung mekanisme pemilihan lewat DPRD.
Hasil survei tersebut menegaskan kuatnya aspirasi publik agar kedaulatan rakyat tetap menjadi fondasi utama demokrasi lokal, di tengah menguatnya wacana perubahan sistem pilkada oleh sejumlah partai politik.
Dalam survei yang dilakukan pada 8–11 Desember 2025, responden diminta menilai sistem pilkada yang paling tepat bagi Indonesia. Selain 77,3 persen yang memilih pilkada langsung, 15,2 persen responden menilai kedua sistem sama saja, sedangkan 1,9 persen menyatakan tidak tahu.
Alasan utama dukungan terhadap pilkada langsung didominasi pertimbangan demokrasi dan partisipasi publik. Sebanyak 46,2 persen responden menyebut pilkada langsung lebih mencerminkan nilai demokrasi, 35,5 persen menilai sistem ini menghasilkan pemimpin yang lebih berkualitas, dan 7 persen menekankan aspek transparansi.
Survei Litbang Kompas dilakukan melalui metode wawancara telepon terhadap 510 responden yang tersebar di 76 kota pada 38 provinsi, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 4,24 persen.
Temuan Litbang Kompas ini sejalan dengan survei terpisah yang dirilis Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA. Survei LSI mencatat 66,1 persen responden menolak usulan pilkada dipilih DPRD. Hanya 28,6 persen yang menyatakan setuju, sementara 5,3 persen tidak memberikan jawaban.
Peneliti LSI Denny JA, Adrian Sopa, menilai angka penolakan tersebut tergolong masif. Menurutnya, dalam kajian opini publik, dukungan atau penolakan yang melampaui 60 persen sudah menunjukkan dampak politik yang besar dan sistemik.
Survei LSI dilakukan dengan metode multi-stage random sampling terhadap 1.200 responden, melalui wawancara tatap muka pada 10–19 Oktober 2025, dengan margin of error ±2,9 persen.
Sementara itu, PDI Perjuangan belum menyampaikan sikap resmi terkait wacana pilkada melalui DPRD. Pernyataan resmi partai dijadwalkan disampaikan pada penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas), Senin, 12 Januari 2026.
Namun, kader muda PDIP Syaeful Mujab mengungkapkan pandangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyindir arah demokrasi nasional. Megawati mempertanyakan arah demokrasi yang dinilainya seperti “senam poco-poco” maju dan mundur tanpa kejelasan.
Menurut Syaeful, bagi Megawati dan PDIP, demokrasi semestinya bergerak maju dengan mengedepankan kedaulatan rakyat dan aspirasi publik, bukan kembali ke mekanisme yang dinilai sebagai kemunduran demokrasi. (***)
