Kumbanews.com – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menghadiri silaturahmi Kementerian Sosial RI bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulsel, Sabtu (18/4/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
Dalam forum itu, Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya memperkuat sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui digitalisasi data agar lebih akurat dan tepat sasaran.
Kepala Dinas Sosial Makassar, Andi Bukti Jufri, menyebut sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam memastikan program berjalan efektif sesuai regulasi.
Ia menjelaskan, salah satu fokus utama adalah penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data penerima bantuan.
“DTSEN ini krusial untuk memastikan data benar-benar akurat dan mutakhir. Saat ini kami juga menyiapkan piloting digitalisasi data bansos,” ujarnya.
Menurut Andi Bukti, tahap awal dimulai dengan menyiapkan agen pendata yang akan diperkuat melalui bimbingan teknis (bimtek). Setelah itu, proses pendataan akan langsung dilakukan di lapangan.
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan validitas data penerima, sehingga bantuan pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memaparkan sejumlah program strategis Kemensos, mulai dari penguatan DTSEN, program Sekolah Rakyat, hingga percepatan penurunan angka kemiskinan.
Ia menegaskan, pengelolaan data bansos kini dilakukan secara terpusat dengan melibatkan berbagai instansi, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), guna menjaga akurasi data.
“Dengan sistem ini, kita ingin meminimalkan kesalahan penyaluran bantuan,” kata Gus Ipul.
Selain itu, pemerintah juga membuka ruang partisipasi publik melalui mekanisme usul dan sanggah sebagai bagian dari pengawasan terbuka.
“Masyarakat bisa menyampaikan keberatan jika merasa berhak menerima bantuan,” tambahnya.
Upaya ini diharapkan mampu memperkuat transparansi dan akuntabilitas program bantuan sosial, khususnya di Kota Makassar.
