Kumbanews.com – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) tengah menyiapkan langkah tegas untuk mengevaluasi program studi (prodi) di perguruan tinggi. Prodi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri bahkan berpotensi ditutup.
Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukoco, mengatakan kebijakan ini bertujuan memperkecil kesenjangan antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja.
“Nanti mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi. Perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk meningkatkan relevansi,” ujar Badri dalam keterangannya.
Menurutnya, langkah ini menjadi bagian dari upaya serius pemerintah dalam mengatasi persoalan mismatch yang selama ini masih terjadi.
Setiap tahun, perguruan tinggi di Indonesia meluluskan sekitar 1,9 juta mahasiswa. Dari jumlah itu, sekitar 1,7 juta merupakan lulusan sarjana, sementara sisanya diploma. Namun, serapan tenaga kerja belum sebanding, terutama di tengah fenomena deindustrialisasi dini.
Karena itu, pemerintah mendorong penguatan delapan sektor strategis sebagai arah pengembangan pendidikan tinggi, yakni energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju.
“Sebenarnya yang dibutuhkan itu prodi apa ke depan, itu yang akan kita susun bersama,” kata Badri.
Di sisi lain, Badri menyoroti masih banyak perguruan tinggi yang menerapkan pendekatan market driven, yakni membuka prodi berdasarkan minat sesaat calon mahasiswa. Pola ini dinilai memicu kelebihan lulusan di bidang tertentu.
Ia mencontohkan, potensi kelebihan pasokan tenaga medis seperti dokter bisa terjadi pada 2028 jika tidak dikendalikan, terlebih dengan distribusi yang belum merata di berbagai daerah.
Selain itu, jurusan kependidikan saat ini menghasilkan sekitar 490.000 lulusan per tahun, sementara kebutuhan guru hanya berkisar 20.000 orang. Ketimpangan ini berisiko meningkatkan angka pengangguran terdidik.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mendorong perubahan strategi menjadi market driving. Artinya, perguruan tinggi tidak hanya mengikuti pasar, tetapi juga mengarahkan kebutuhan melalui pembukaan prodi yang relevan dengan masa depan industri.
“Program studinya harus disesuaikan. Perlu dikembangkan prodi-prodi baru yang sesuai dengan delapan industri strategis. Tentu perlu komitmen dari para rektor untuk melakukan kajian agar prodinya benar-benar relevan,” jelas Badri.
Langkah evaluasi ini diharapkan mampu memaksimalkan bonus demografi Indonesia, sekaligus memastikan lulusan perguruan tinggi memiliki daya saing tinggi di pasar kerja.
