Kumbanews.com – Perusahaan ride-hailing Grab Indonesia akhirnya buka suara terkait arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta potongan tarif aplikasi ojek online (ojol) diturunkan dari 20 persen menjadi 8 persen.
Chief Executive Officer Grab Indonesia, Neneng Goenadi, menegaskan pihaknya menghormati arahan tersebut. Namun, hingga kini perusahaan belum mengambil langkah konkret karena masih menunggu payung hukum resmi dari pemerintah.
“Grab Indonesia menghormati arahan yang disampaikan Presiden dalam pidato Hari Buruh. Kami berkomitmen mendukung visi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Neneng dalam keterangan tertulis, Jumat (1/5/2026).
Meski demikian, Grab belum bisa langsung menyesuaikan kebijakan. Perusahaan saat ini masih menunggu penerbitan aturan resmi, khususnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026.
“Kami masih menunggu penerbitan resmi Perpres agar dapat meninjau lebih lanjut detail dari arahan tersebut,” jelasnya.
Neneng menilai, rencana penurunan komisi hingga 8 persen bukan sekadar perubahan kecil, melainkan perombakan besar dalam struktur bisnis platform digital.
“Usulan ini merupakan perubahan mendasar terhadap cara platform digital berfungsi sebagai marketplace,” katanya.
Karena itu, Grab menekankan pentingnya pembahasan menyeluruh bersama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem.
“Kami akan berkolaborasi dengan pemerintah dan pihak terkait untuk memastikan kebijakan ini mampu melindungi mitra pengemudi, tetap menjaga harga terjangkau bagi konsumen, serta menjamin keberlanjutan industri,” lanjut Neneng.
Di sisi lain, Grab juga menegaskan komitmennya sejak awal hadir di Indonesia dalam membangun ekosistem ekonomi digital, termasuk mendukung jutaan mitra pengemudi dan pelaku UMKM.
“Sejak hari pertama, Grab telah mendampingi mitra pengemudi dan UMKM dalam mengembangkan ekonomi digital serta menopang penghidupan mereka dan keluarga,” tandasnya.
