Kumbanews.com – Negara dinilai kalah telak dari bandar judi online. Kegagalan itu menyeret nama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, yang kini didesak mundur dari jabatannya karena dianggap tak mampu memberantas kejahatan judi online (judol) yang kian merajalela.
Desakan tersebut disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA), Aminullah Siagian, yang menilai kebijakan Komdigi sejauh ini hanya bersifat reaktif dan sama sekali tidak menyentuh akar persoalan.
“Setiap hari domain judi diblokir, besoknya muncul seribu domain baru. Itu bukan strategi negara, itu kepanikan,” tegas Aminullah dalam keterangannya, Minggu, 18 Januari 2026.
Menurutnya, judi online bukan lagi kejahatan kecil berbasis lokal, melainkan kejahatan digital lintas negara yang terorganisir, melibatkan jaringan global, teknologi canggih, dan aliran uang gelap berskala besar. Namun ironisnya, negara justru terlihat tertinggal selangkah di belakang para bandar.
Aminullah menilai, maraknya judi online menjadi bukti kegagalan serius pemerintah—khususnya Komdigi—dalam melindungi rakyat dari kejahatan siber terstruktur. Padahal, Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali menegaskan sikap tanpa kompromi terhadap praktik judi online.
“Perintah Presiden sangat jelas: perang total terhadap judi online. Tapi setelah hampir satu tahun Menkomdigi menjabat, hasilnya nihil. Judi online justru semakin vulgar, semakin sistematis, dan semakin menjerat rakyat kecil,” ujarnya.
Ia juga menyoroti minimnya langkah strategis berupa diplomasi digital dan kerja sama internasional, terutama dengan negara-negara yang disebut sebagai pusat industri judi online, seperti Kamboja.
“Kami tidak melihat diplomasi digital yang agresif, tidak ada tekanan bilateral yang kuat, tidak ada operasi intelijen siber lintas negara. Negara seolah kalah cerdas dan kalah cepat dari bandar judol,” kritiknya.
Menurut Aminullah, dampak judi online kini telah menghancurkan sendi-sendi sosial masyarakat, merusak ekonomi keluarga, dan menjebak generasi muda dalam pusaran algoritma kejahatan digital.
“Setiap hari rakyat kecil kalah, setiap hari keluarga hancur, setiap hari masa depan generasi muda dirusak. Jika negara absen atau lemah, maka pejabat yang bertanggung jawab tidak layak terus bertahan di kursi kekuasaan,” pungkasnya. (***)
