Kumbanews.com – Institut Kajian Dasar (IKD) menyampaikan keprihatinan mendalam atas keputusan Komite Nobel Norwegia yang menganugerahkan Hadiah Nobel Perdamaian 2025 kepada tokoh oposisi Venezuela, María Corina Machado.
Dalam pernyataan resminya, IKD menilai keputusan tersebut sarat kepentingan politik dan mencerminkan keberpihakan Barat dalam urusan dalam negeri Venezuela.
“Kami tidak dapat mengabaikan moralitas yang pilih-pilih dan bias politik yang semakin telanjang dalam pemberian Hadiah Nobel Perdamaian selama beberapa dekade terakhir,” tegas Kepala Eksekutif IKD, Amirul Fahmi bin Mohd Mazlan Kushari, Minggu, 12 Oktober 2025.
Menurut IKD, penghargaan kepada Machado tidak mencerminkan nilai-nilai perdamaian sejati, karena sosok tersebut diketahui mendukung sanksi ekonomi dan tekanan asing terhadap Venezuela kebijakan yang justru menjerumuskan jutaan rakyat ke dalam penderitaan.
“Keputusan ini bukan bentuk komitmen terhadap perdamaian, melainkan dukungan terang-terangan terhadap agenda geopolitik Amerika Serikat dan sekutunya, termasuk Israel, di kawasan Amerika Latin,” lanjut Amirul.
IKD menegaskan bahwa Venezuela selama ini menjadi simbol perlawanan dan kemandirian negara-negara Selatan global (Global South). Melalui Revolusi Bolivarian yang dimulai oleh Hugo Chávez dan dilanjutkan Nicolás Maduro, Venezuela berupaya membangun tatanan dunia yang lebih adil dan setara, tanpa tunduk pada tekanan ekonomi maupun politik dari kekuatan besar.
Karena itu, IKD menilai Nobel Perdamaian 2025 tidak lebih dari instrumen politik untuk melemahkan pemerintahan sah Venezuela dan mendiskreditkan perjuangan negara-negara berdaulat di dunia berkembang.
“Penghargaan ini bukanlah simbol perdamaian, melainkan provokasi politik yang dibungkus narasi kemanusiaan, upaya sistematis untuk mendelegitimasi institusi demokrasi Venezuela sekaligus menutupi kebijakan koersif yang merusak stabilitas global,” ujar Amirul.
IKD menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa tokoh perdamaian sejati bukanlah mereka yang didukung kekuatan imperialis, melainkan mereka yang menolak blokade, menghormati kedaulatan, dan memperjuangkan dialog setara antarbangsa. (**)
