Kumbanews.com – Sebanyak 72 siswa dari empat sekolah di Jakarta Timur (Jaktim) harus menjalani perawatan setelah diduga mengalami keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program tersebut disediakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan Pondok Kelapa 2. Insiden ini langsung mendapat sorotan dari Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin.
Khoirudin menilai kejadian tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan program MBG, khususnya terkait keamanan pangan bagi pelajar.
“Peristiwa ini harus disikapi secara serius dan menyeluruh, terutama untuk memastikan standar keamanan pangan benar-benar terjaga,” ujarnya, Minggu (5/4/2026).
Dorong Investigasi Menyeluruh
Ia meminta dilakukan penelusuran secara komprehensif dan transparan untuk mengungkap penyebab pasti keracunan tersebut. Langkah ini dinilai penting sebagai dasar evaluasi sekaligus pencegahan ke depan.
Selain itu, Khoirudin menekankan perlunya penguatan sistem kontrol kualitas yang lebih ketat dan berlapis dalam setiap proses penyediaan makanan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga diminta memastikan adanya respons cepat dan terkoordinasi saat kejadian serupa terjadi di lapangan.
DPR Desak Penutupan Permanen
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta agar SPPG Pondok Kelapa 2 ditutup permanen.
Menurutnya, sanksi pembekuan sementara tidak cukup mengingat dampak serius yang dialami para siswa.
“Setiap SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan pangan harus ditutup permanen dan dicabut izin operasionalnya,” tegasnya.
Ia menilai insiden ini menjadi bukti adanya kegagalan dalam penerapan standar keamanan pangan, higiene sanitasi, serta pengawasan mutu secara konsisten.
Minta Audit Rantai Pasok
Charles juga mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan audit investigatif terhadap seluruh rantai pasok, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi makanan.
Selain itu, ia meminta pengawasan lapangan diperkuat dengan melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara lebih intensif.
“Negara tidak boleh menunggu sampai ada korban baru bertindak,” ujarnya.
