Kumbanews.com – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penertiban dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai tidak memenuhi petunjuk teknis (juknis) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Instruksi tersebut disampaikan langsung usai rapat kerja bersama jajaran Kabinet Merah Putih, pejabat eselon I kementerian/lembaga, hingga direksi BUMN.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S Deyang, mengatakan presiden menegaskan pentingnya penertiban terhadap dapur yang tidak sesuai standar.
“Presiden perintahkan agar dapur-dapur yang jelek atau tidak mengikuti juknis ditertibkan,” ujar Nanik, Rabu (8/4/2026).
Ia mengungkapkan, pihaknya telah melakukan penutupan sementara terhadap sejumlah SPPG yang melanggar ketentuan, termasuk yang memicu kejadian luar biasa (KLB), melakukan mark up harga bahan baku, hingga praktik monopoli pemasok.
Langkah tegas tersebut mendapat dukungan langsung dari presiden. “Bagus, lanjutkan terus,” kata Prabowo, seperti ditirukan Nanik.
Selain penertiban, Prabowo juga menekankan agar program MBG benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan, khususnya anak-anak dengan kondisi gizi yang perlu ditingkatkan.
Menurutnya, pemberian bantuan tidak perlu dipaksakan kepada kelompok masyarakat mampu yang dinilai sudah dapat memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.
“Program ini tidak boleh dipaksakan. Harus fokus kepada yang benar-benar membutuhkan,” jelas Nanik.
Untuk memastikan ketepatan sasaran, BGN akan membentuk tim khusus guna melakukan verifikasi dan penyisiran ulang penerima manfaat MBG.
Pemerintah menilai pendekatan berbasis kebutuhan menjadi kunci agar program ini efektif dan tidak mubazir, sekaligus memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat.
Pengawasan dan evaluasi pun akan terus diperkuat guna memastikan seluruh pelaksanaan program berjalan sesuai standar dan tujuan yang telah ditetapkan.
