Wiranto Ingin Penyebar Hoaks Dijerat UU Teroris, DPR: Terlalu Berlebihan

  • Whatsapp

Kumbanews.com – DPR RI tidak sepakat dengan wacana Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto untuk menggunakan UU Terorisme terhadap penyebar hoaks.

“Kalau (penyebar hoaks) kemudian dianggap teroris saya kira terlalu berlebihan,” ujar Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 21 Maret 2019.

Bacaan Lainnya

Kharis menyebutkan, pada dasarnya memang hoaks atau berita bohong dapat menimbulkan keresahan. Tetapi, kata dia, tidak semua penyebar hoaks merupakan aktor utama. Beberapa kasus, hoaks tidak sengaja disebar seseorang yang bahkan dia tidak paham apa yang sedang disebar.

“Mungkin juga tidak sengaja oleh orang misalnya hanya dengan share, mungkin juga ngeshare belum baca juga dia ngeshare apa” jelasnya.

Kalaupun hoaks berakhir dengan keresahan, lanjut politisi PKS ini, sudah ada UU ITE yang selama ini mampu menjerat para pelaku penyebar hoaks.

“Kalau yang sifatnya memang menyebar keresahan, nanti biarkan UU ITE akan berbicara,” ujar Kharis.

Sebelumnya, Wiranto menginginkan penyebar hoaks dijerat dengan Undang-Undang Terorisme. Sebab, Wiranto menilai hoax sama bahayanya dengan teroris.

“Hoax ini meneror masyarakat. Terorisme itu ada yang fisik, ada yang nonfisik. Tetapi kan teror, karena menimbulkan ketakutan,” ucapnya. (*)

Pos terkait