Kumbanews.com – Dugaan praktik penyelundupan BBM bersubsidi jenis solar di Kabupaten Bone kian menguat. Namun, penanganan kasus ini justru memunculkan tanda tanya besar di tengah publik karena dinilai belum menyentuh aktor utama di balik jaringan ilegal tersebut.
Sebelumnya, Polda Sulawesi Selatan melakukan operasi di Dusun Larokka, Desa Carigading, Kecamatan Awangpone. Dalam penindakan itu, ratusan jeriken berisi solar subsidi diamankan bersama sejumlah orang yang diduga terlibat.
Meski demikian, hingga kini belum terlihat adanya pengembangan signifikan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas. Tidak ada informasi lanjutan terkait penetapan tersangka utama maupun alur distribusi solar subsidi tersebut.
Alih-alih meredakan kecurigaan, hasil penelusuran terbaru justru menguatkan dugaan adanya praktik terorganisir. Sebuah lokasi di kawasan Jalan Andi Pangeran, Kabupaten Bone, diduga menjadi gudang penampungan solar subsidi ilegal.
Aktivitas di lokasi tersebut disebut berlangsung intens, dengan pola pengumpulan BBM dalam jumlah besar menggunakan jeriken. Sejumlah kendaraan juga diduga digunakan untuk menyedot solar dari berbagai titik, termasuk SPBU, sebelum dipindahkan ke gudang.
Modus ini dilakukan secara berpindah-pindah guna menghindari deteksi aparat, mengindikasikan adanya strategi yang terstruktur dan jaringan yang rapi.
“Kalau hanya pemain kecil, tidak mungkin bisa berjalan serapi ini. Ada pola, ada distribusi, dan ada tempat penampungan. Ini jaringan, bukan perorangan,” ujar salah satu sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Dalam perkembangan terbaru, nama berinisial AD disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan aktivitas gudang tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari aparat terkait dugaan tersebut.
Ironisnya, meski indikasi mengarah pada praktik yang lebih besar, langkah aparat dinilai belum menyentuh titik krusial. Penanganan yang hanya menyasar pelaku lapangan dikhawatirkan menjadi formalitas tanpa mengungkap aktor intelektual di balik layar.
Situasi ini memicu kekecewaan publik. Pertanyaan pun mengemuka: di mana pengawasan selama ini? Mengapa distribusi BBM subsidi dalam skala besar bisa berlangsung tanpa terdeteksi? Apakah ada pembiaran, atau bahkan dugaan keterlibatan oknum?
Praktik penyelundupan BBM subsidi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat. Kelangkaan solar di tingkat pengguna seperti nelayan dan petani menjadi konsekuensi nyata dari distribusi ilegal yang tidak terkendali.
Publik kini mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak lebih tegas, transparan, dan menyeluruh. Pengungkapan kasus ini diharapkan tidak berhenti pada pelaku kecil, tetapi menelusuri hingga ke akar jaringan, siapa yang mengendalikan, siapa yang melindungi, dan bagaimana praktik ini bisa berjalan.
Integritas aparat pun diuji: akankah kasus ini dibongkar hingga tuntas, atau kembali meredup tanpa kejelasan.
