Kumbanews.com – PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (Bank Sultra) menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Kota Kendari melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), Kamis (2/4/2026).
Penandatanganan berlangsung di Tower Bank Sultra dan dilakukan oleh Direktur Utama Bank Sultra, Andri Permana Diputra Abubakar, bersama Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran. Kegiatan ini turut disaksikan Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan serta jajaran pemerintah daerah.
Kerja sama ini mencakup pengembangan layanan dan inovasi teknologi keuangan, penempatan dana pemerintah daerah, hingga sistem pembayaran serta pemungutan pajak dan retribusi secara daring.
Direktur Utama Bank Sultra, Andri Permana Diputra Abubakar, menyebut kolaborasi ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Kerja sama ini merupakan komitmen bersama dalam menghadirkan layanan keuangan yang modern dan terintegrasi, sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan daerah melalui pemanfaatan teknologi digital,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengembangan layanan digital akan dilakukan melalui berbagai kanal, termasuk QRIS, guna mempermudah transaksi masyarakat serta meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
Sementara itu, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, mengapresiasi peran Bank Sultra sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam menghadirkan sistem keuangan yang modern dan transparan.
Ia juga mengungkapkan bahwa dukungan Bank Sultra turut berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kendari, dari Rp343,3 miliar pada 2024 menjadi Rp409,5 miliar pada 2025 atau naik sekitar 19,28 persen.
“Hal ini tidak terlepas dari dukungan sistem dan layanan yang disediakan Bank Sultra, termasuk dalam penguatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah,” ungkapnya.
Melalui kerja sama ini, Bank Sultra dan Pemerintah Kota Kendari berkomitmen membangun ekosistem keuangan daerah yang lebih modern, terintegrasi, dan berbasis digital, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
