Kumbanews.com – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan penanganan sampah menjadi prioritas utama yang harus ditangani serius hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.
Pernyataan itu disampaikan dalam rapat koordinasi pengelolaan sampah dan rencana pengolahan menjadi energi listrik yang digelar di Balai Kota Makassar, Senin (6/4/2026).
Menurut Munafri, produksi sampah di Makassar telah mencapai sekitar 800 ton per hari. Namun, kapasitas pengangkutan saat ini baru mampu menjangkau sekitar 67 persen.
Artinya, lebih dari 30 persen atau sekitar 240 ton sampah berpotensi tidak terangkut setiap hari.
“Ini angka yang besar. Masih ada ratusan ton sampah tertinggal setiap hari dan tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.
Munafri menilai persoalan ini terjadi karena belum sinkronnya jadwal pembuangan sampah oleh masyarakat dengan waktu pengangkutan armada.
Ia pun meminta seluruh camat dan lurah segera menyusun ulang sistem yang lebih terintegrasi dan terukur.
“Harus ada koneksi antara waktu buang dan waktu angkut. Kalau tidak sinkron, pasti akan terjadi penumpukan,” ujarnya.
Selain penjadwalan, Munafri juga menegaskan larangan membuang sampah di trotoar maupun sudut jalan. Ia meminta pelaku usaha, khususnya sektor kuliner dan komersial, untuk mengelola sampah di area masing-masing sesuai jadwal pengangkutan.
Ia juga menekankan pentingnya perhatian khusus pada kawasan dengan volume sampah tinggi seperti pusat aktivitas ekonomi, agar pengelolaannya lebih disiplin.
Di sisi lain, Munafri menyoroti sistem retribusi sampah yang dinilai belum proporsional. Ia menyebut masih ada ketimpangan antara volume sampah yang dihasilkan dengan iuran yang dibayarkan, terutama dari sektor usaha.
“Jangan sampai sampahnya banyak, tapi bebannya ditanggung pemerintah. Harus ada perhitungan yang jelas,” katanya.
Untuk itu, Pemerintah Kota Makassar akan melakukan pendataan ulang sektor komersial serta mendorong sistem pembayaran retribusi berbasis digital guna meningkatkan transparansi.
Selain itu, Munafri juga meminta pembaruan data penerima subsidi iuran sampah agar tepat sasaran, serta verifikasi ulang data petugas kebersihan untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
“Data harus valid, baik penerima subsidi maupun petugas di lapangan. Jangan sampai ada data fiktif,” tegasnya.
Munafri menekankan, pembenahan sistem persampahan membutuhkan kerja kolaboratif dan konsistensi seluruh pihak. Ia optimistis, jika sistem ini berjalan baik, persoalan sampah di Makassar dapat dikendalikan secara bertahap.
“Kalau dijalankan bersama dan konsisten, tingkat kebersihan kota pasti meningkat signifikan,” pungkasnya.
